Mengungkap Biang Kerok – Setoran pajak dua bulan pertama tahun ini jeblok. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak per Februari mencapai Rp187,8 triliun atau baru mencapai 8,6 persen dari target.
Capaian penerimaan pajak ini anjlok sebesar 30,19 persen secara year on year (yoy).
Sebab, pada dua bulan awal 2024, penerimaan pajak Rp269,02 triliun.
Secara keseluruhan, APBN 2025 defisit 0,13 persen atau Rp31,2 tiliun per 28 Februari 2025. belanja negara sudah mencapai Rp348,1 triliun, sedangkan pendapatan baru di angka Rp316,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut ada beberapa penyebab penerimaan pajak anjlok. Pertama, harga komoditas utama turun, seperti batu bara yang anjlok 11,8 persen yoy, minyak 5,2 persen, dan nikel turun 5,9 persen.
Kedua, adalah masalah administrasi. Anggito mengatakan ada dua hal sumbernya, yakni di penerapan tarid efektif rata – rata (TER) untuk PPh 21 dan relaksasi PPN dalam negeri.
Baca juga artikel di sini https://riauexpress.com/
Pencatatan Direktur Ekonomi Celios
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mencatat penerimaan pajak turun hingga 30,2 persen pada masa akumulatif hingga Februari 2025. Jika di bandingkan dengan Januari 2024, dia menyebut penerimaan pajak turun 40,4 persen secara year-on-year (yoy).
Huda berpendapat ada dua penyebab utama. Pertama, pengembalian lebih bayar pajak (restitusi) pada perpajakan masa 2024, yang di bayarkan pada Januari kemarin. restitusi pajak tahun lalu mencapai Rp265,67 triliun atau tumbuh 18,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Penyebab kedua adalah kisruh sistem Coretax. Dia menilai sistem baru inimembuat pelaporan PPN menjadi terhambat.
“Pelaku usaha menahan transaksi karena gangguan Coretax terjadi selama masa pelaporan hingga Februari untuk transaksi Januari 2025,” kata Huda saat dihubungi.
Huda menyoroti APBN 2025 yang sudah tekor 0,13 persen. Dia khawatir rasio defisit anggaran terhadap PDB mendekati, bahkan lebih dari angka 3 persen pada akhir tahun.
Belanja pemerintah manurun 7 persen (yoy). Belanja Kementerian/ lembaga yang merupakan belanja rutin mengalami penyusutan hingga 30,33 persen.
Sementara, belanja program, seperti makan bergizi gratis dan lainnya, tumbuh hingga 6,91 persen. Huda menilai hal ini menunjukan pemerintah mendorong belanja tanpa melihat kondisi penerimaan yang ada.
Ia juga mencatat utang tumbuh hingga 44,77 persen pada Januari 2025. Pada masa akumulasi hingga 28 Februari 2025, utang bertambah 19,42 persen atau sekitar Rp220 triliun.
“jika kita bandingkan pada masa akumulasi Februari 2024, peningkatan utang hanya1,16 persen saja. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, kita patut khawatir terkait dengan pengelolaan utang ke depan,” ujarnya.