Arsip Kategori: Ekonomi

Mengungkap Biang Kerok

Mengungkap Biang Kerok Jeblok Setoran Pajak Negara

Mengungkap Biang Kerok – Setoran pajak dua bulan pertama tahun ini jeblok. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak per Februari mencapai Rp187,8 triliun atau baru mencapai 8,6 persen dari target.

Capaian penerimaan pajak ini anjlok sebesar 30,19 persen secara year on year (yoy).

Sebab, pada dua bulan awal 2024, penerimaan pajak Rp269,02 triliun.

Secara keseluruhan, APBN 2025 defisit 0,13 persen atau Rp31,2 tiliun per 28 Februari 2025. belanja negara sudah mencapai Rp348,1 triliun, sedangkan pendapatan baru di angka Rp316,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut ada beberapa penyebab penerimaan pajak anjlok. Pertama, harga komoditas utama turun, seperti batu bara yang anjlok 11,8 persen yoy, minyak 5,2 persen, dan nikel turun 5,9 persen.

 Kedua, adalah masalah administrasi. Anggito mengatakan ada dua hal sumbernya, yakni di penerapan tarid efektif rata – rata (TER) untuk PPh 21 dan relaksasi PPN dalam negeri.

Baca juga artikel di sini https://riauexpress.com/

Pencatatan Direktur Ekonomi Celios

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mencatat penerimaan pajak turun hingga 30,2 persen pada masa akumulatif hingga Februari 2025. Jika di bandingkan dengan Januari 2024, dia menyebut penerimaan pajak turun 40,4 persen secara year-on-year (yoy).

Huda berpendapat ada dua penyebab utama. Pertama, pengembalian lebih bayar pajak (restitusi) pada perpajakan masa 2024, yang di bayarkan pada Januari kemarin. restitusi pajak tahun lalu mencapai Rp265,67 triliun atau tumbuh 18,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Penyebab kedua adalah kisruh sistem Coretax. Dia menilai sistem baru inimembuat pelaporan PPN menjadi terhambat.

“Pelaku usaha menahan transaksi karena gangguan Coretax terjadi selama masa pelaporan hingga Februari untuk transaksi Januari 2025,” kata Huda saat dihubungi.

Huda menyoroti APBN 2025 yang sudah tekor 0,13 persen. Dia khawatir rasio defisit anggaran terhadap PDB mendekati, bahkan lebih dari angka 3 persen pada akhir tahun.

Belanja pemerintah manurun 7 persen (yoy). Belanja Kementerian/ lembaga yang merupakan belanja rutin mengalami penyusutan hingga 30,33 persen.

Sementara, belanja program, seperti makan bergizi gratis dan lainnya, tumbuh hingga 6,91 persen. Huda menilai hal ini menunjukan pemerintah mendorong belanja tanpa melihat kondisi penerimaan yang ada.

Ia juga mencatat utang tumbuh hingga 44,77 persen pada Januari 2025. Pada masa akumulasi hingga 28 Februari 2025, utang bertambah 19,42 persen atau sekitar Rp220 triliun.

“jika kita bandingkan pada masa akumulasi Februari 2024, peningkatan utang hanya1,16 persen saja. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, kita patut khawatir terkait dengan pengelolaan utang ke depan,” ujarnya.

 

Ancang-Ancang Sejumlah

Ancang-Ancang Sejumlah Negara Hadapi Eskalasi Perang Dagang, dari China hingga RI

Ancang-Ancang  – Perang dagang yang di inisiasi oleh Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara, seperti China, Kanada, dan Meksiko mengalami eskalasi dengan adanya tarif balasan.

AS kini harus beradaptasi dengan lonjakan tarid sebesar 25% untuk sebagian besar barang impor dari Kanada dan Meksiko, serta tarif tambahan 10% terhadap produk dari China. Kanada dan China telah mengumumkan tarif balasan terhadap produk AS, sementara Meksiko di perkirakan akan mengikuti langkah serupa dalam beberapa hari ke depan.

Kebijakan tarif yang di luncurkan oleh Presiden AS Donald Trump tersebut di pandang oleh para ekonom sebagai sumber dari turunnya lapangan kerja, perlambatan pertumbuhanm dan kenaikan harga. Sejumlah negara pun andcang-ancang untuk mempertahankan kndisi ekonomi di tengah eskalasi perang dagang.

Berikut rangkuman strategi yang di ambil sejumlah negara untuk menghadapi perang dagang:

China

Pemerintah China menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun ini, meskipun AS menerapkan tarif terhadap barang-barang dari negara ini.

Di lansir Bloomberg, Kamis (6/3/2025), Pemerintah China mempercepat kajian mengenai langkah-langkah baru untuk mendukung para pelaku ekspor dan akan memperkenalkan kebijakan tersebut pada waktu yang tepat, menurut Menteri Perdagangan Wang Wentao. China berupaya untuk menandatangani perjanjian perdaganan bebas dengan lebih banyak negara, katanya.

“Kami tidak menaruh semua harapan dalam satu keranjang, hal ini menggaris bawahi ketahanan perdagangan luar negeri China. Timur akan bersinar jika Barat tidak melakukannya. Selatan akan bersina jika Utara tidak,”kata Wang

Pemerintah negara Tirai Bambu itu juga akan fokus pada kebijakan untuk memacu konsumsi. Menteri keuangan China Lan Fo’an dalam sebuah Konferensi Pers di sela-sela sidang legislatif tahunan. Menyebut, pemerintah pusat memiliki banyak alat dan ruang kebijakan fiskal untuk menanggapi kemungkinan tantangan domestik dan eksternal.

Saat menguraikan kebijakan yang bertujuan untuk memacu konsumsi, Lan mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi penitipan anak bagi keluarga yang memiliki anak kecil dan membentuk mekanisme bantuan negara untuk mendukung pendidikan pra-sekolah.

Baca artikel lainnya di sini https://riauexpress.com/

Jerman

Calon Kanselir Friedrich Merz berencana untuk membebaskan Jerman dari belenggu fiskal yang membebani selama lebih dari satu dekade di bawah kepemimpinan Angela Markel. Langkah ini di yakini akan merevolusi keuangan negara.

Merz menyampaikan niat untuk menignkatkan anggaran belanja usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menginisiasi perang dagang.

AS memang akan mengenakan tarif 25% pada produk impor dari Uni Eropa meski tanggal efektif spesifiknya belum di konfirmasi. Merz pun berniat meningkatkan belanja infrastruktur dari militer untuk hadapi perang dagang tersebut.

Oleh sebab itu, dia ingin melonggarkan apa yang selama ini di kenal dengan “rem utang negara”. Dengan menaikkan utang struktural Jerman menjadi 1,4% dari level saat ini sebesar 0.35% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan syarat rasio utang di bawah 60%.

Utang struktural sendiri mengacu kepada utang yang di ambil oleh pemerintah untuk menutupi defisit anggaran yang bersifat struktural. Bukan hanya utnuk menanggapi kebutuhan sementara atau siklus ekonomi.

Perang Dagang trump

Perang Dagang Trump Terus Berlanjut, Kayu Impor Jadi Target Berikutnya

Perang Dagang trump – Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump kembali membuka penyelidikan perdagangan yang bisa berujung pada penerapan tarif baru terhadap kayu impor.

Langkah ini semakin memperketat kebijakan proteksionisme AS setelah sebelumnya menerapkan tarif  pada bajaa, aluminium, dan barang impor dari Kanada serta Meksiko.

Dalam instruksi yang di tandatangani sabtu (24/2/2024), Trump memerintahkan Menteri Perdagangan Howard Lutnick untukk menyelidiki impor kayu dengan alasan keamanan nasional.

Investigasi ini di lakukan berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan 1962, aturan yang sebelumnya di gunakan untuk mengenakan tarif pada baja dan aluminium impor.

Kayu Impor Dianggap Ancaman bagi Ekonomi dan Keamanan Nasional

Investigasi ini tidak hanya mencakup kayu mentah, tetapi juga produk turunan seperrti furnitur dan lemari dapur, yang sering kali di buat dari kayu AS yang di ekspor kembali setelah di proses.

trump memberi tenggat waktu 270 hari bagi Departemen Perdagangan untuk menyelesaikan penyelidikan.

Selain itu, dalam waktu 90 hari, pemerintah harus mengambi langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan kayu domestik.

Ini termasuk penyederhanaan izin pemanenan kayu dari lahuan publik serta peningkatan pemanfaatan pohon tumbang dari hutan dan jalur air.

Gedung Putih juga menginstruksikan perubahan pedoman untuk mempercepat persetujuan proyek kehutanan di bawah Undang-undang Spesies Terancah Punah.

“Mereka telah membanjiri pasar kta dengan kayu murah, mengorbankan kemakmuran ekonomi dan keamanan nasional kita. Itu berakhir hari ini dengan kebijakan baru yang akan meningkatkan pasokan dan permintaan kayu Amerika,”ujar Navarro, Minggu (2/3/2025) dilansir Reuters.

Seorang pejabat Gedung Putih menambahkan ketergantungan yang semakin besar pada kayu impor berisiko bagi keamanan nasional AS.

Militer AS membutuhkan kayu dalam jumlah besar untuk keperluan konstruksi,sementara pasokan kayu dalam negeri sebenarnya melimpah.

Baca juga artikel di sini riauexpress.com

Tarif Kayu Bisa Capai 25 Persen Perang Dagang Trump

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai tarif baru yang akan di terapkan. Namun, awal bulan ini, trump sempat menyatakan mempertimbangkan tarif 25 persen untuk kayu dan produk hasil hutan.

Jika investigasi ini berujung pada penerapan tarif, maka bea masuk baru akan di tambahkan ke tarif gabungan antidumping dan antisubsidi sebesar 14,5 persen yang telah di kenakan pada kayu lunak dari Kanada.

Persoalan tarif kayu ini bukan hal baru dalam hubungan dagan AS-Kanada.

Washington menilai Kanada memberikan subsidi tidak adil karena menetapkan harga kayu dari lahan publik dengan tarif murah