Hindari Calo, Kementrian Libatkan Polri Dalam Penerimaan PNS 2018

Diterbitkan Tanggal: 01 / 10 / 18

Kategori: | HUKUM & KRIMINAL, NUSANTARA, OTONOMI, TODAY |

RIAUEXPRESS, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggandeng Kepolisian RI untuk pengamanan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal ini dalam rangka mengantisipasi calo yang kerap mencurangi proses penerimaan PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Syafruddin mengatakan sistem percaloan kerap berlangsung sehingga berpotensi mengganggu proses seleksi. Dengan menggandeng Polri, Syafruddin berharap praktik percaloan dapat dicegah sedini mungkin.

Nantinya, kepolisian membantu pengawasan eksternal melalui gelar operasi dan penggunaan teknologi informasi dalam proses perekrutan CPNS.

“Kami berharap ada dukungan pengawasan eksternal, penyelidikan apabila terjadi kecurangan terutama yang mengarah kepada tindak pidana, “kata Syafruddin di kantornya, Jakarta, Jumat (28/09/18).

Kapolri Jenderal Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan siap membantu untuk mengawasi praktik percaloan ini. Jajaran intelijennya akan memantau praktik tersebut, termasuk dengan menggunakan sistem teknologi informasi untuk mencegah percaloan di dunia maya.

Agar pengawasannya massif, seluruh jajaran kepolisian di daerah turut membantu. “Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar proses rekrutmen bisa bersih dan transparan. Calo-calo kami sikat nanti, “kata Tito.

Tak hanya untuk mencegah praktik percaloan, Polri akan dilibatkan dalam meredam gejolak pascaperekrutan PNS. Menurut Tito, potensi gejolak itu muncul lantaran jumlah pendaftar diperkirakan mencapai lima juta orang.

Padahal, pemerintah hanya akan menerima 238.015 CPNS melalui seleksi ini. Dia memperkirakan akan ada massa yang tidak puas. “Ujungnya jadi urusan polisi kalau ada demonstrasi, ketidakpuasan. Apalagi kalau daerah timur, di sana enggak puas, bakar, “tambahnya.

Polri pun akan berbagi informasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai sistem perekrutan kepegawaian. Alasannya, Tito mengklaim proses penerimaan di Polri dalam dua tahun terakhir cukup baik.

Dia berharap sistem penerimaan anggota polisi dapat menjadi pembanding dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kemendikbud dan Computer Assisted Test (CAT) BKN. Alhasil, penerimaan CPNS 2018 dapat lebih baik dan tidak menimbulkan gejolak. “Mungkin ada beberapa inovasi di Polri yang dapat di-sharing dalam rangka melengkapi yang ada, “ungkap Tito.**

 

Sumber: katadata

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!