Illegal Fhising di Rohil Terus Terjadi, Anggota DPRD Riau Angkat Bicara

Diterbitkan Tanggal: 16 / 09 / 18

Kategori: | DPRD, OTONOMI, POLITIK, TODAY |

RIAUEXPRESS, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau merasa prihatin dengan kondisi nelayan  di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Pencurian hasil laut atau Illegal Fhising terus saja terjadi di perairan Rokan Hilir. Pencurian bukan hanya ikan saja, Kerang pun ikut di curi. Padahal para petugas sudah melalukan patroli.

Demikian yang dikatakan Anggota DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari, S.kom, bahwa dengan situasi tersebut, dia mengaku sudah berkoordinasi ke PSDKP agar bisa membuat track patroli rutin.

“Patroli rutin ini dengan cara jadwal acak untuk pengawasan di daerah perbatasan seperti Panipahan Rohil, “jelasnya Jum’at (14/09/18).

Sebagai wakil rakyat, dirinya sangat perihatin dengan kondisi nelayan yang ada di daerah pemilihannya itu, nelayannya hanya mengandalkan alam dan hanya memiliki alat tangkap yang sederhana.

“Kasihan nelayan Rohil, mereka sangat mengandalkan alam dan memiliki fasilitas yang sederhana dan tradisional, juga dihadapi dengan kegiatan illegal fishing. Bagaimana kesejahteraan nelayan Rohil semenjak UU 23 tahun 2014 diberlakukan, pengawasan di bawah wewenang diskanlut Provinsi Riau, “ungkap Karmila.

Persoalan nelayan di Riau, kata Karmila Sari, pemerintah Provinsi Riau melalui Diskanlut Provinsi berinisiatif mengadakan rapat besar dengan mengundang PSDKP KKP, Komisi II DPRD Riau, Diskanlut Sumut, Jambi, Kepri, Diskanlut Kab/kota yang ada di Riau, Polair, HNSI dan pihak terkait lainnya.

“Semoga rapat bersama nanti bisa dijadikan momentum untuk solusi yang efektif dan efisien agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan, “pungkasnya.**

 

Penulis: Suprianto

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!