This page was exported from [ http://riauexpress.com/press ]
Export date: Mon Nov 12 20:47:34 2018 / +0000 GMT

Mau Tahu Setelah Dirasionalisasi APBD Bengkalis 2018 Tinggal Rp800 Milyar ? Ini Penjelasan Ketua DPRD




RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Hingga sampai saat ini, proses pembahasan rasionalisasi APBD tahun 2018 masih terus dilakukan pihak DPRD Bengkalis dengan Pemkab. Bengkalis bersama Badan Anggaran (Banggar).

Menurut Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir mengatakan, bahwa pada bulan Ramadhan kemarin telah sepakat bersama, untuk menunda pembahasan rasionalisasi APBD 2018 tersebut, karena di Bulan tersebut banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan akan dilanjutkan setelah lebaran.

"Dan setelah Lebaran, hari ini kita jadwalkan rapat Bamus untuk menentukan agenda-agenda rapat soal rasionalisasi APBD 2018 tersebut, "ujarnya, Senin (02/07/18) siang.

Menurut Politisi PAN ini, bahwa rasionalisasi tersebut tetap harus dilakukan, karena APBD Bengkalis 2018 terjadi defisit Rp1,4 Triliun lebih, dari anggaran APBD 2018 yang disahkan sebelumnya mencapai Rp3,6 Triliun.

"Sehingga Rp3,6 Triliun dengan terjadi defisit Rp1,4 Triliun tinggal Rp2,2 Triliun. Dari Rp2,2 Triliun itu, ada kewajiban kita terhadap PNS mencapai Rp1,4 Triliun, dan APBD 2018 mencapai Rp3,6 Triliun tersebut tinggal Rp800 Milyar, "ujar Sekretaris PAN Kabupaten Bengkalis ini.

Dijelaskan, Rp800 Milyar itu, untuk semua kegiatan, termasuk untuk pelayanan Kesehatan 10%, Pendidikan 10% dan tunggakan 2017 untuk Alokasi Dana Desa (ADD), "dan habislah anggaran APBD 2018 ini, "ungkap dia.

Apabila nantinya proyek MY tetap di paksakan, maka untuk gaji honorer sudah tidak akan kebagian lagi duitnya. Sebab itu, dengan melakukan rapat rasionalisasi antara Legeslatif bersama Eksekutif tersebut, untuk menentukan mana-mana kegiatan yang harus menjadi prioritas.

"Makanya saya sepakat dengan Sekda beberapa waktu lalu, bahwa setiap SOPD diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun berasal dari dana APBD, sebelum dilakukan rasionalisasi, karena apabila kegiatan tersebut tetap dilaksanakan akan terkendala terkait dananya, "tambah Ketua.

Menurutnya, meskipun sudah ada surat edaran dari Sekda, tapi nyatanya dari beberapa SOPD masih ada juga yang melakukan kegiatan, dan itu membuktikan SOPD tersebut tidak patuh dengan atasan.

"Oleh sebab itu, SOPD yang berani melaksanakan kegiatan akan kita panggil, untuk mengetahui dananya akan diambil dari mana. Karena rasionalisasi anggaran belum kita lakukan, "ujarnya lagi.

Terkait hal ini, Ketua Abdul Kadir berharap kepada Pemkab. Bengkalis untuk tetap komitmen untuk tidak melaksanakan kegiatan sebelum dilakukan rasionalisasi, agar tidak terjadi tumpang tindih, kegiatan yang prioritas dan yang tidak.**
Post date: 2018-07-02 20:14:36
Post date GMT: 2018-07-02 13:14:36
Post modified date: 2018-07-05 00:56:11
Post modified date GMT: 2018-07-04 17:56:11
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com