This page was exported from [ http://riauexpress.com/press ]
Export date: Sat Oct 20 8:38:05 2018 / +0000 GMT

2017 Bengkalis Dinilai Tak Layak Terima WTP, BAK-LIPUN Minta KPK Periksa BPK-P Riau




RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPR-RI) Perwakilan Riau, terhadap Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 lalu, menuai tanda tanya serta dinilai janggal dan tidak masuk akal oleh sejumlah elemen masyarakat.

Salah satunya disampaikan Abdul Rahman S Direktur Eksekutif Badan Anti Korupsi-Lembaga Investigasi Penyelamat Uang Negara (BAK-LIPUN) Bengkalis. Ia menilai sangat tidak masuk akal opini WTP yang diberikan BPK RI Perwakilan Riau kepada Pemkab Bengkalis dalam hal pengelolaan APBD Tahun 2017. Karena pada tahun 2017 terjadi defuisit APBD serta tunda bayar yang berakibat terjadinya rasionalisasi APBD.

“Pemberian opini WTP oleh BPK RI Perwakilan Riau kepada Pemkab Bengkalis patut diperrtanyakan, ada apa dibalik pemberian anugrah tersebut. Karena secara administrasi serta penataan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 semua orang tahu amburadul, terjadi defisit yang berakibat tunda bayar sejumlah kegiatan yang berujung terjadinya rasionalisasi APBD, ”kata Abdul Rahman, Minggu (10/06/18).

Pemberian WTP kepada kabupaten Bengkalis sambungnya, sangat tidak logis dan terasa janggal disaat kinerja pemerintahan di Bengkalis dalam hal pengelolaan administrasi serta keuangan daerah pada APBD semakin menurun. Dicurigai ada motivasi lain dalam pemberian WTP kepada Bengkalis yang diterima langsung Bupati Amril Mukhminin bersama Ketua DPRD Abdul kadir tersebut.

“Patut dicurigai kinerja BPK RI Perwakilan Riau dalam pemberian WTP kepada Bengkalis itu. Karena kalau mereka betul-betul mengaudit pengelolaan keuangan dan administrasi tahun 2017, pasti ada temuan. Contohnya saja anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sejak tahun 2016 dan 2017 didiuga diselewengkan karena kegiatan yang dibiayai DAK terjadi tunda bayar, sementara pos anggaran DAK bersumber dari APBN, ”tegas dia.

Pendapat lain disampaikan Solihin dari IPMPL Bengkalis yang menilai pengelolaan APBD Bengkalis seharusnya masuk kategori Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Disclaimer sendiri merupakan opini terburuk atas hasil audit laporan keuangan penyelenggara negara mulai dari kementerian hingga pemerintahan di kabupaten dan kopta. Posisi diatasnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan WTP diberikan kepada daerah yang sukses mengelola keuangan daerah.

“Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, dimana WTP diberikan disaat pengelolaan keuangan sangat buruk dan parah yang berdampak kepada perekonomian masyarakat serta daerah. Oleh karena itu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta harus memeriksa BPK RI Perwakilan Riau atas pemberian pendapat tersebut, ”saran Solihin.

Perlunya KPK memeriksa BPK RI Perwakilan Riau, ujarnya, karena adanya kecurigaan atas kinerja lembaga auditor keuangan tersebut, yang terkesan tidak profesional dalam melakukan audit kepada penyelenggara negara. Padahal mayoritas masyarakat di Kabupaten Bengkalis merasakan dampak dari buruknya pengelolaan keuangand aerah yang dilakukan Pemkab Bengkalis.

“Pemberian pendapat WTP kepada Bengkalis adalah kesalahan fatal yang dilakukan BPK RI Riau, meski pemberian pendapat itu adalah wewenang mereka, tapi diduga kuat para auditor di lembaga itu menyalahgunakan wewenang mereka. Dan saat KPK memeriksa auditor di BPK RI Riau tersebut, jangan-jangan diduga ada gratifikasi dalam pemberian opini tersebut, ”ungkap dia.**
Post date: 2018-06-10 13:35:07
Post date GMT: 2018-06-10 06:35:07
Post modified date: 2018-06-10 13:36:14
Post modified date GMT: 2018-06-10 06:36:14
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com