This page was exported from [ http://riauexpress.com/press ]
Export date: Thu Jun 21 10:37:39 2018 / +0000 GMT

Dugaan Money Politik di Rupat, PH: Syarat Formil Tuntutan Tak Terpenuhi dan Kadaluarsa



RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Tuntutan terhadap kedua terdakwa Anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan menegaskan, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis dinyatakan demi hukum tidak memenuhi syarat formil atau null and void.

Hal itu disampaikan PH kedua terdakwa tersebut, Dr. Saut Maruli Tua Manik dan rekan, ketika membacakan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Kamis (07/06/18) petang.

Sidang ini di pimpin langsung Ketua PN Bengkalis sebagai Majelis Hakim Dr. Sutarno SH. MH, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata SH, dan Mohd. Rizky SH.

PH dalam pembelaannya di depan Majelis Hakim mengatakan, selain batal demi hukum karena tidak memenuhi formil, juga memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan kedua kliennya dari segala tuntutan hukum.

"Juga perlu memulihkan hak kedua klien kamidalam kemampuan, kedudukan serta hak dan martabatnya. Dan, apabila hakim berpendapat lain. agar majelis hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya, "ungkap dia.

Saut menjelaskan, kedua kliennya harus dibebaskan dari segala tuntutan, karena penetapan temuan pelanggaran Pemilukada 20 April 2018 telah kadaluarsa, temuan Pengawas Kecamatan (Panwascam) Rupat tertanggal 13 April, dan status temuan 20 April 2018.

Kemudian, lanjut dia, tidak adanya rapat pleno oleh Panwascam Rupat, yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, untuk memutuskan atau tidaknya dugaan pelanggaran. Karena, putusan Panwascam bersifat kolektif kolegial. Karena menurut pandangan ahli, hasil temuan yang dituangkan tanpa rapat pleno adalah tidak sah, karena Panwascam bersifat imperatif dan kolektif kolegial.

Status temuan dari Panwas Kabupaten Bengkalis tertanggal 25 April 2018 tidak memenuhi prosedur amanah UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Junto Peraturan Bawaslu Nomor 14/2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

"Status temuan juga memperlihatkan terjadinya pencederaan prosedur pengambilalihan dari Panwascam ke Panwaskab, "ungkapnya lagi.

Kemudian Saut juga menyatakan, oleh karena surat dakwaan JPU tidak memenuhi syarat formil maka surat tuntutan pidana harus dinyatakan kehilangan hak untuk menuntut, dan syarat materilnya tidak dapat dilanjutkan.

Atas nota pembelaan disampaikan PH kedua terdakwa ini, akan dijawab atau tanggapi (replik) oleh JPU secara tertulis diagendakan dalam sidang pukul 20.00 WIB malam ini.**

 

 


Post date: 2018-06-07 21:18:02
Post date GMT: 2018-06-07 14:18:02
Post modified date: 2018-06-07 21:18:02
Post modified date GMT: 2018-06-07 14:18:02

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com