Desakan ke KPK, untuk Plototi Dugaan Setoran Proyek PL di Disdik dan Disperkim Bengkalis

Diterbitkan Tanggal: 04 / 06 / 18

Kategori: | Bengkalis, KORUPSI, KPK, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Praktek dugaan gratifikasi jual beli proyek Penunjukan Langsung (PL) marak di Kabupaten Bengkalis, terutama di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), sejak dua tahun terakhir ini.

Sehingga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta untuk menuntaskan perilaku Korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh oknum pejabat di OPD bersangkutan.

Bahkan tahun 2018 ini beredar informasi di kalangan rekanan Bengkalis kalau mau proyek PL di dua OPD tersebut harus setor uang tunai hingga mencapai 22 persen dari nilai proyek yang ada.

Menurut salah seorang warga Bengkalis Hasanudin mengakui kalau dirinya mendengar dan pernah ditawari kegiatan PL di OPD tersebut, tapi harus bayar hingga 22 persen dari nilai proyek.

“Oleh karena itu, Penyidik KPK jangan tanggung-tanggung untuk menuntaskan dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkup Kabupaten Bengkalis. Artinya di dua SOPD tersebut, juga harus menjadi atensi dan perhatian khusus pihak KPK, “ujar dia, Minggu (03/06/18).

Desakan ini disampaikannya, setelah mengetahui KPK sedangkan melakukan penyelidikan dugaan korupsi, dengan melakukan penggeledahn di Rumah Dinas Bupati Bengkalis, Jumat (01/06/18) kemarin, hingga sampai menemukan barang bukti uang tunai Rp1,9 miliar.

“Kita juga minta kepada KPK untuk memeriksa OPD yang selama ini diduga kuat melakukan jual beli proyek, seperti di Disdik dan Disperkim, termasuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemkab Bengkalis, “bebernya.

Mantan Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bengkalis ini menyakini, bahwa praktek gratifikai dengan isitilah setoran proyek PL masih berlangsung sampai tahun 2018, di Disdik dan Disperkim Bengkalis.**

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!