Usaha Tambak Udang di Bengkalis, Diprediksi Telah Rusak 423 H Hutan Mangrove

Diterbitkan Tanggal: 23 / 05 / 18

Kategori: | Bengkalis, HUKUM & KRIMINAL, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Sesuai laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL) Kabupaten Bengkalis, ada sekitar 423 Hektare Hutan Mangrove yang dirusak di Pulau Bengkalis. Perusakan dilakukan dengan modus melakukan budidaya terhadap tambak udang.

Ketua LSM IPMPL Bengkalis, Solihin menjelaskan, pada tanggal 5 Nobember 2017 lalu, pihaknya telah membuat laporan terhadap tindakan perusakan hutan Mangrove, kriteria kawasan lindung sepadan pantai dan sepadan sungai.

Laporan itu ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Kata Solihin, berdasarkan pantauan dilapangan, diduga perusakan terhadap hutan Mangrove dilakukan secara ilegal oleh para pihak pengusaha tambak udang dengan jumlah yang cukup besar.

“Bahkan oknum pengusaha tambak udang yang menggarap hutan Mangrove secara ilegal ini, secara terang-terangan menantang aparat berwenang untuk memeriksa legalitas kegiatannya, “katanya, Selasa (22/05/18).

Lanjutnya, tindakan perusakan Mangrove, kriteria kawasan lindung sepadan pantai dan sepadan sungai, menimbulkan beragam dampak negatif. Diantaranya terhadap kehidupan masyarakat dan kelangsungan Pulau Bengkalis.

Kemudian saat hutan Mangrove dikeruk dengan mengunakan alat berat untuk membangun tambak udang, akibatnya sejumlah tanaman perkebunan masyarakat terserap air asin, sehingga tidak lagi mampu berproduksi.

Padahal, semua mengetahui, saat ini pertahanan Pulau Bengkalis dalam menghambat laju abrasi pantai, yaitu keberadaan hutan Mangrove yang merupakan benteng penyanga sepadan pantai dan sepadan sungai.

“Namun, dengan terjadinya perusakan Mangrove secara masal yang berubah bentuk menjadi tambak udang, tentu kegiatan ini akan menciptakan proses percepatan penghancuran Pulau Bengkalis makin singkat, jikalau pihak yang diduga terlibat tidak ditindak sesuai ketentuan hukum, “ujar Solihin khawatir.

Ironisnya, disaat pemerintah melalui anggaran APBD dan APBN telah mengalokasikan miliaran rupiah setiap tahunnya untuk kegiatan reboisasi lahan kawasan Mangrove yang terlantar dan kritis di wilayah Bengkalis, maka disaat itu pula oknum tertentu (pengusaha tambak udang) menggarap secara ilegal hutan Mangrove yang telah tumbuh puluhan tahun secara alami.

“Dan itu dibiarkan. Modusnya sederhana, yaitu membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat tempatan. Padahal, masyarakat hanya dijadikan kambing hitam atau buruh biasa. Artinya senang dipakai, tidak senang dibuang, “jelasnya.

DLH Bengkalis tak ada Urusan, Provinsi Punya Peran

Agaknya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis tidak ada urusan dengan segala izin lingkungan terhadap perusakan Mangrove di Bengkalis dan tidak pernah mengeluarkan izin apapun terhadap pembangunan tambak udang di Bengkalis. Yang punya peran itu adalah DLH dan Kehutanan Provinsi Riau.

“Setelah kita konfirmasi, DLH Bengkalis memgakui tidak pernah mengeluarkan bentuk izin apapun. Baik itu Amdal, UKL, UPL maupun SPPL. Dan dapat kita pastikan, perolehan retribusi untuk Pemkab Bengkalis melalui tambak udang ini nol,” tegasnya.

Dalam persoalan menjarah Mangrove tersebut, modusnya sangat sederhana. Yaitu, terindikasi menggunakan SKT, seolah-olah tanah yang diterbitkan surat merupakan lahan perkebunan atau pertanian. Kemudian dijadikan dasar oleh oknum pengusahan tambak udang mengurus sertifikat hak milik tanah.

“Padahal, sesungguhnya fakta dilapangan, lahan yang diterbitkan surat itu merupakan lahan kawasan Mangrove, kriteria kawasan lindung sepadan pantai dan sungai,” ungkapnya.

Selanjutnya, terindikasi terjadinya manipulasi terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah milik masyarakat, yang tanahnya berbatasan langsung dengan hutan Mangrove yang dijual kepada oknum pengusaha tambak udang hanya berukuran kecil. Namun fakta dalam SKGR yang diterbitkan oleh oknum Kepala Desa, berubah menjadi lebih besar dari jumlah yang diganti rugi dengan cara memanipulasi tanda tangan masyarakat penerima ganti rugi.

“Indikasinya, oknum pengusaha tambak udang menggunakan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis tentang pemberian izin membuka tanah, terindikasi palsu. Dengan dasar surat itu, yang bersangkutan mengurus surat keterangan tanah ke desa dan pihak kecamatan. Kemudian berdasarkan SKT dimaksud, digunakan sebagai dasar mengurus sertifikat hak milik tanah, padahal lahan yang digunakan merupakan kawasan hutan Mangrove, “urai Solihin.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!