Sidang di PN: Penggugat Serahkan Barang Bukti Kesalahan PT. Marita Makmur Jaya ke Hakim 45 Berkas

Diterbitkan Tanggal: 23 / 04 / 18

Kategori: | Bengkalis, HUKUM & KRIMINAL, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, kembali menggelar sidang perkara perdata, gugatan dari masyarakat Rupat Selatan soal bagi hasil plasma terhadap PT. Marita Makmur Jaya (MMJ), Senin (23/04/18) siang.

Sidang kali ini dengan agenda pembuktian dari penggugat 5 kelompok tani, yakni kelompok Tani Darussalam, Darul Ikhsan, Tunas Harapan, Tunas Gemilang dan Pasir Indah, yang berkasnya diserahkan oleh Pendamping Hukum (PH) Sabarudin SHI, kepada Majelis Hakim PN Bengkalis, setelah sidang tersebut dibuka secara umum.

Sidang ini di pimpin oleh Ketua Majelis Hakim Zia Ul Jannah, SH, dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, SH, dan Aulia Fhatma Widhola, SH, yang juga dihadiri oleh PH tergugat (PT. MMJ), Heru Susanto SH.

Sidang ini akan dilanjutkan di PN Bengkalis di jalan Karimun, dengan agenda penyerahan berkas pembuktian dari tergugatan (PT. MMJ), yang akan dilaksanakan pada hari Rabu (02/05/18) Bulan depan.

Usai sidang, PH Penggugat Sabarudin mengatakan, bahwa barang bukti yang diserahkan ke Majelis Hakim sekitar 45 berkas, berupa berbagai persoalan kesalahan pihak PT. MMJ dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rupat Jaya.

“Boleh saya bocor dikit, diantaranya soal pembentukan kelima kelompok tani, yang sah secara hukum, dan telah diketahui pemerintah setempat, juga terkait perjanjian pada tanggal 9 Maret 2004 silam, adanya bagi hasil Pola KKPA, “ungkapnya.

Termasuk, lanjut dia, bukti 5 kelompok tani yang telah mendatangkan sejumlah alat berat, yang sebagai bukti bahwa, lahan di lokasi kawasan Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat tersebut memang jelas dikerjakan.

Selain itu, berupa bukti perjanjian kerjasama antara KUD Rupat Jaya dengan PT. MMJ, tentang pembagian hasil pola KKPA per tanggal 15 setiap bulannya sejak tanggal 3 Agustus 1999 lalu harus dibayarkan.

Berkas barang bukti lainnya, berupa Izin pihak PT. MMJ, bahwa isinya hanya berupa izin Perkebunan Pola KKPA. Juga bukti sertifikat HGU yang bertanggalkan 19 Agustus 2004 yan dijadikan alasan hak kepemilikan pihak perusahaan.

“Sementara itu, pihak Kementrian Kehutanan saat itu, mengeluarkan izin terhadap PT. MMJ tentang pelepasan hutan pada tahun 2008, “ungkapnya.

Sabarudin juga jelaskan, sidang lanjutan pekan depan, pihaknya masih juga akan menyerahkan barang bukti lainnya. Seperti soal Keanggotaan KUD Rupat Jaya, dan beberapa bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, PH tergugat (PT. MMJ), Heru Susanto SH ketika diwawancarai mengatakan, bahwa pihaknya juga sudah menyiapkan sekitar 30 lebih berkas bantahan dari penggutan.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!