Perda Sudah Disahkan, Kini Mobdin Pemkab. Bengkalis Sudah Harus Dipasang “Logo” Pemda

Diterbitkan Tanggal: 11 / 04 / 18

Kategori: | Bengkalis, OTONOMI, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkalis Firman meminta untuk segera menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya mengenai kendaraan atau mobil dinas (mobdin), dengan dipasangi stiker atau logo Pemkab Bengkalis.

“Seluruh OPD di Lingkup Pemkab Bengkalis dapat segera menjalankan Perda yang telah disahkan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya penggunaan stiker pada seluruh mobil dinas yang dibeli menggunakan APBD Bengkalis. Sebab, asset-asset tersebut dibeli dengan menggunakan uang negara yang tidak boleh disalahgunakan apalagi diterlantarkan, “ungkap Firman, Rabu (11/04/18).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut, selama ini diduga banyak asset-asset atau barang milik daerah yang terabaikan, baik itu asset bergerak maupun tidak bergerak.

“Terlebih lagi kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua yang disalahgunakan oleh pejabat yang menjabat sesuai fasilitas yang didapatnya, “ujarnya.

Menurut dia, Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah ini harus segera disosialisasikan kepada semua pihak. Karena sejauh ini sudah cukup banyak kendaraan dinas baik itu untuk jabatan yang melekat maupun untuk organisasi yang disalahgunakan.

“Makanya, dalam Perda kita dari Pansus disalahsatu item merekomendasikan semua kendaraan dinas harus dipasang stiker khususnya kendaraan roda empat,”kata Firman, yang juga anggota Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ia mengatakan bahwa banyak kendaraan dinas apakah kendaraan roda empat atau roda dua yang dipakai tidak sesuai peruntukan. Malahan kendaraan-kendaraan yang berplat merah itu dihitamkan untuk mengelabui kalangan masyarakat bahwa seolah-olah kendaraan tersebut milik pribadi, padahal kendaraan tersebut dibeli menggunakan uang rakyat.

Selain itu untuk kendaraan dinas, diduga Firman selama ini nyaris tidak terdata secara kongkrit berapa yang masih layak jalan, berapa unit yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak ada data riil soal tersebut. Malahan disorotnya, banyak kendaraan dinas dipakai oleh anak maupun istri pejabat yang mendapatkan fasilitas tersebut yang jelas bukan untuk keperluan dinas.

“Selain kendaraan, juga cukup banyak barang atau asset milik daerah yang belum terkelola dengan baik, apakah itu bangunan maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dapat menyelamatkan asset-asset daerah sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, ”tukas Firman.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!