Sempurnakan Ranperda IUJK, Pasus DPRD Meranti Kunker ke Pemkot Ceribon

Diterbitkan Tanggal: 02 / 03 / 18

Kategori: | DPRD, Meranti, OTONOMI, TODAY |

RIAUEXPRESS, CERIBON – Bertujuan untuk menyempurnakan Ranperda Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Ketua DPRD Kepulauan Meranti Muzamil, Ketua Pansus Edi Mashudi bersama rombongan melakukan studi banding ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ceribon, Selasa (27/02/18).

Rombongan dari Pansus DPRD Kepulauan Meranti ini tiba di Ceribon dengan disambut oleh pihak Pemkot Cirebon yang diwakili Sekretaris Daerah Pemkot Cirebon Drs. H. Asep Dedi, M.Si, di ruang rapat Kantor Wali Kota Ceribon.

Awal pertemuan, Ketua DPRD Meranti Muzamil menyerahkan cideramata ke Pemerintah Kota Ceribon yang diwakil oleh Sekdako Ceribon Drs. H. Asep Dedi, M.Si.

Usai beramah-tamah, rombongan dari Pansus DPRD Kepulauan Meranti, selama 2 jam, membahas tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, terkait Perubahan dasar Hukum Jasa Konstruksi dari UU No 18 tahun 1999 menjadi UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Cirebon menyikapi hal tersebut, apakah Perda Cirebon No.13 Tahun 2002 tersebut direvisi ?, Apa saja yang menjadi kendala Pemkot Cirebon dalam menyelenggarakan Izin Usaha Jasa Konstruksi ?, “ujar Wakil Ketua Pansus DPRD Meranti, Ardiansyah, M.Si.

Terkait hal itu, perwakilan dari Dinas PUPR Kota Cirebon, Kabid Bina Marga, David, membenarkan adanya perubahan ketentuan mendasar terkait tentang Jasa Konstruksi yaitu munculnya UU No 2 Tahun 2017.

Namun demikian, pada bagian ketentuan Penutup Pasal 104 menjelaskan bahwa Ketentuan perundang-undangan terkait peraturan pelaksanaan UU yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dgn UU terbaru.

 

“Kami Pemkot Cirebon masih menunggu ketentuan pelaksana dari UU terbaru, setidaknya ada 3 PP dan 14 Permen PU, yang akan dikeluarkan untuk mengatur secara teknis mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi ini. Ditambah lagi Perda, “ungkap David.

Soal kendala dalam penyelenggara Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang paling krusial adalah pendataan jumlah Perusahaan, proses pembinaan, dan sanksi. Sebab sejak  649 tahun lalu terbentuknya Kota Cirebon, setidaknya ada 1465 Perusahaan yg telah terdata dan yang aktif hanya sekitar 900 Perusahaan.

Saat ini, Pemkot Ceribon, masih terus berupaya, agar perusahaan yang ada terdata dengan baik, bahkan ada wacana untuk membuat buku saku dan buku raport setiap perusahaan.

“Kendala lain adalah soal Perda IUJK, yang belum dapat kita menerapkan dengan baik. Jadi selama ini hanya menggunakan ketentuan Permen PU No 4/PRT/M/2011 serta Perwako yang bersifat teknis saja, “ungkapnya lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan DPRD Muzamil juga mempertanyakan seputar persyaratan Izin secara Umum setiap Perusahaan dalam hal memperoleh TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Apakah perlu adanya rekomendasi dari KADIN ? Mengingat peran KADIN dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka pendataan setiap perusahaan. Bahkan di Meranti, KADIN berperan aktif dalam rangka proses pendataan.

Terkait hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkot Ceribon, yang diwakili Yoyoh, bahwa dulu pihaknya pernah melibatkan KADIN, namun lantaran ada beberapa persoalan terhinis, maka kewenangan Kadin kembali dihapus.

“Namun begitu, saat ini kita masih tetap menggunakan keterlibatan KADIN, hanya dengan mencantumkan Surat Keterangan Anggota (KTA) sebagai persyaratan tambahan saja, yang bukan persyaratan wajib, “terang Yoyoh.**

 

Penulis: Martin Raigon. S

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!