Lirik Sektor Pajak, Meranti Minta Pendampingan UGM Yogyakarta

Diterbitkan Tanggal: 28 / 02 / 18

Kategori: | Meranti, OTONOMI, TODAY |

RIAUEXPRESS, YOGYAKARTA – Pemerintan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah, melakukan kerjasama dengan Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (28/02/18).

Kerjasama sehubungan dengan potensi pengelolaan pajak dan restribusi daerah ini, langsung dipimpin oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si didampingi Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Drs. Ery Suhairi.

Ke Kampus UGM Yogyakarta ini, juga diikuti oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bambang Suprianto, Kepala Dinas Pendidikan Meranti Drs. Rosdaner, kabag Humas dan Protokol Sekda Meranti Helfandi, SE.MSi.

Kedatangan rombongan Bupati Kepulauan Meranti diterima oleh Ketua Prodi MEP UGM Prof. Dr. Akhmad Makhfatih, M.A dan Peneliti senior Prof. Drs. Wahyu Widayat, M.Ec beserta jajaran akademisi dan peneliti.

Atas kedatangan rombongan Bupati Kepulauan Meranti ini, Ketua Prodi MEP UGM Prof. Dr. Akhmad Makhfatih, M.A mengatakan, siap membantu, untuk mencari solusi soal pengelolaan keuangan daerah dan terobosan untuk peningkatan PAD.

Sementara itu, Bupati Drs. H. Irwan M.Si, melalui Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Meranti Helfandi SE MM, bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia bahkan negara di Dunia, persoalan pajak masih menjadi fenomena utama, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pajak ini, perlu dilakukan terobosan baru dan kerja keras, khususnya bagi dinas terkait dalam mengelola pajak, mulai dari menggali semua potensi pajak yang ada di Daerah, “terang dia.

Dan, yang tidak kalah penting, ujar Helfandi, salah satu yang dilirik Pemkab. Meranti untuk meningkatkan PAD adalah, bagaimana caranya untuk merubah pola fikir masyarakat, yang sebelumnya enggan untuk mau membayar pajak,

“Apalagi kondisi APBD di Meranti saat ini menurun drastis, akibat pemotongan DBH Migas Meranti oleh Pemerintah Pusat, karena sebelumnya, APBD Meranti 2016 lalu sekitar Rp1.6 Triliun, sedangkan sekarang hanya sekitar Rp1.1 Triliun, “tambah Kabag.

Dengan persoalan tersebut, membuat Pemerintah Kabupaten Meranti berharap adanya pendampingan kerjasama dalam bentuk analisis akademik dari pihak UGM khususnya Prodi Magister Ekonomi  Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (MEP FEB).

“Tujuannya, untuk melakukan berbagai pelatihan di bidang Perpajakan dan Restribusi, yang diperuntukan kepada staf Dinas terkait, agar kedepan dalam mengelola sektor pajak menjadi lebih baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum, “ujarnya lagi.**

 

Penulis: Martin Raigon. S

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!