This page was exported from [ http://riauexpress.com/press ]
Export date: Fri Jun 22 7:22:58 2018 / +0000 GMT

Berbuah Simalakama, Soal Tunda Bayar Proyek 2017 di Bengkalis




RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Kurang lebih 450 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Bengkalis, untuk rekanan dalam proyek tahun 2017, yang nilainya sekitar Rp 391,142 Milyar lebih.

Menurut Plt. Kepala BPKAD Bustami melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Zamri, didampingi Kasubid Penerimaan Kas Daerah, Zulkifli katakan, bahwa memang dana tersebut saat itu belum bisa dicairkan, meski SP2D tersebut sudah masuk ke Bank Riau Kepri, sebab belum ada transfer dari Pusat ke kas Daerah.

"Memang saat itu, kita kurang kordinasi dengan pihak Bank, sehingga terjadi kelebihan dalam penerbitan SP2D, bahkan dalam penerbitan SP2D 2017 lalu, ada yang ganda, sehingga perlu direkom ulang, "ujarnya, Kamis (08/02/18).

Dia sampaikan, pihak BPKAD bagian SP2D mengaku belum koneksi secara online dengan pihak Bank. Yang artinya belum ada kerja sama soal keuangan secara menyeluruh, sehingga jumlahnya berapa belum bisa terpantau.

"Selain itu, Karena uang kita masuk kemarin pada akhir bulan Desember, maka waktu yang tersedia sangat sempit, jadi apa yang ada, kita keluarkan. Sehingga tak terkontrol lagi, "ungkap Zamri.

Dia juga menyebut, melalui rapat internal, pihaknya juga telah minta petunjuk dari Kemenkeu dan BPKP, yang kesimpulannya, kalau memang dananya sudah masuk, dapat dilakukan pembayaran proyek tunda bayar 2017 lalu.

"Dengan catatan, kita akan melakukan perubahan penjabaran tentang penjabaran APBD murni 2018, dan seandainya di akhir bulan Febuari ini, pusat mentransfer, maka Bulan Maret kita selesaikan semunya, "ujar Zamri.

Ketika disinggung, bagaimana mau dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah, dalam Perda sebagai payung hukum  tentang APBD murni 2018, sedangkan hal itu tidak tercantum mata anggaran tunda bayar.

"Jadi, final pembayaran tunda bayar itu, pada APBD Perubahan 2018. Tapi pada awalnya kita sudah memasukan penjabaran dalam APBD murni 2018. Sehingga apabila di APBD murni tak terakomudir, maka dalam Perda APBD-P akan tetap diakomudir penbayarannya, "tutupnya.**Red.
Post date: 2018-02-08 17:59:33
Post date GMT: 2018-02-08 10:59:33
Post modified date: 2018-02-08 17:59:33
Post modified date GMT: 2018-02-08 10:59:33
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com