Seru, Pertemuan Dengan Pemkab. Bengkalis, Rekanan Sebut Ada Pungli di SP2D

Diterbitkan Tanggal: 05 / 01 / 18

Kategori: | Bengkalis, OTONOMI, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Seiring dengan terjadinya tunda bayar kepada pelaksana (rekanan) kegiatan tahun 2017, seperti yang terjadi ditahun anggaran 2016 lalu, telah membuat kecewa rekanan yang mengerjakan kegiatan di Kabupaten Bengkalis.

Bahkan, sebagian dari rekanan menyebut, telah terjadi pungli dalam penerbitan SP2D di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis.

Ungkapan ini dilontarkan rekanan Julius, ketika menggelar pertemuan antar sejumlah rekanan dengan pihak Pemkab. Bengkalis, disambut oleh Asisten III H. Tengku Ilyas dan Plt. Kepala BPKAD Bustami Hy, di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Jumat (05/01/18) pagi.

Tudingan soal adanya praktek pungli dalam penerbitan SP2D tersebut, menurut Julius karena berdasarkan berbagai alasan;

Pertama: Pada awalnya BPKAD mengumumkan penutupan penyerahan SPM pada tanggal 27 Desember hingga pukul 16:00 WIB.

“Tapi fakta dilapangan, setelah melewati pukul tersebut, ternyata saya melihat langsung, ada orang menyerahkan berkas ke SPM dan diterima oleh petugas disana, “ujar Julius.

Kedua, pihak BPKAD sempat mengumumkan telah menerbitkan SP2D sebanyak 400 lebih, namun ternyata loket antrian tidak sampai ratusan.

Ketiga; Pemberian SP2D tidak berdasarkan antrian di SPM yang masuk, Karena sebelumnya sudah banyak rekanan yang memasukan jauh hari sebelum tanggal tersebut tidak dibayar, tapi yang memasukan setelah itu, bisa dibayarkan.

*Oleh karena itu, atas dasar beberapa fakta dilapangan tersebut, kami menduga praktek pungli terjadi disana, “ujarnya.

Sementara itu, pihak Pemkab. Bengkalis diwakili Asisten III H. Tengku Ilyas, ketika memimpin pertemuan tersebut, terkesan tidak begitu menanggapi atas tudingan adanya praktek pungli di penerbitan SP2D itu.

“Kalau yang ini, tidak terlalu saya dalami, karena itu hanya sebatas teknis di BPKAD. Cuma soal kepastian pembayaran saja yang akan kami konsentrasikan, dengan membentuk tim, “ujar H Tengku.

Kalau perlu, ujarnya, pihak BPKAD langsung menanyakan ke Pusat, kapan Dana Bagi Hasil (DBH) itu akan ditransfer ke Daerah, agar pekerjaan rekanan tahun 2017 lalu bisa secepatnya di bayar.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!