Sidang Lanjutan PN Bengkalis: Ini Dia Kesaksian 2 Terdakwa Pemalsuan TDD Bupati

Diterbitkan Tanggal: 20 / 12 / 17

Kategori: | Bengkalis, HUKUM & KRIMINAL, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Sidang lanjutan dengan agenda dugaan palsukan tanda tangan (TTD) Bupati Bengkalis Amril Mukminin terkait Penerbitan Izin Prinsip Pembangunan Kepariwisataan di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, kembali digelar Selasa (19/12/17) malam.

Sidang ini dipimpin Majelis Hakim Zia Ul Jannah, SH dan dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, SH dan Aulia Fhatma Widhola, SH. Dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Handoko, SH dan Andy Sunartejo.

Dua terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan lanjutan tersebut, menjadi saksi perkara dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Meskipun tidak diatas sumpah, masing-masing terdakwa menyampaikan dari awal hingga mencuatnya kasus ini.

Pemeriksaan pertama sebagai saksi adalah terdakwa Muska Arya, pelaku yang membawa berkas untuk discan di Gunadharma Bengkalis.

Dalam kesaksiannya, Muska Arya didampingi Penasehat Hukum (PH) Windrayanto, mengaku membawa berkas itu atas perintah terdakwa Bukhari. Polisi mengetahui keterlibatan dirinya setelah petugas memeriksa terdakwa Bukhari.

Muska Arya juga menyebutkan, diperintah terdakwa untuk menandatangani dua kwitansi bertuliskan angka uang senilai masing-masing Rp150 juta disaksikan saksi Alfian Nur.

Bahkan, Muska Arya mengaku juga diiming-imingi terdakwa Bukhari dengan imbalan, meskipun sempat berupaya melarang menscan TTD karena resikonya besar.

“Saya teken kwitansi akan tetapi uang tidak terima. Saya mau menandatanganinya, karena ada jaminan dari terdakwa Bukhari, tapi sampai saat ini, uang itu tidak pernah saya terima. Waktu itu saya juga percaya karena terdakwa Bukhari tim sukses Bupati, “ungkapnya.

Muska Arya juga menyebutkan, sebelum menscan TTD bupati, dirinya memperoleh contoh TTD itu dari undangan yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Perbatasan (sekarang sudah dihapus, red) yang terletak di Jalan Sudirman.

“Seingat saya contoh tanda tangan itu dari undangan. Kemudian diserahkan ke Bukhari, setelah itu terdakwa Bukhari menyuruh saya menscan ke Gunadharma, “paparnya.

Sementara itu, terdakwa Bukhari didampingi PH-nya Khalil Majid, dalam kesaksiannya menyebutkan, bahwa Johan Ming meminta tolong dan mempercayakan mengurus dokumen izin prinsip kawasan wisata Rupat. Karena dirinya salah satu tim sukses Bupati Amril.

Kesempatan ini, terdakwa Bukhari mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya dan dalam perkara ini dirinya rela menanggung sendiri akibatnya.

Ditanya majelis hakim apakah ada upaya mediasi sebelum kasus ini ke pengadilan, Bukhari mengaku sempat berusaha menemui Bupati namun upaya itu tidak pernah berhasil.

“Saya memohon majelis hakim menghukum seringan-ringannya, saya menyesali perbuatan ini, dan siap menanggung sendiri akibatnya, karena saya sudah pernah menjalani persidangan kasus berbeda pada 2009 lalu, “pintanya.

Dalam menyampaikan keterangan, kedua terdakwa tampak tenang dan lancar. Sidang ini akan kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan JPU pada hari Kamis, 4 Januari 2018 mendatang.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!