Jelang Tutup Buku 2017, Koperasi di Kab. Bengkalis Diminta Siapkan Laporan

Diterbitkan Tanggal: 12 / 12 / 17

Kategori: | Bengkalis, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan koperasi, sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 1994, tentang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, mengingat tahun tutup buku 2017 akan berakhir.

Maka kepada pengurus dan pengawas koperasi mempersipkan laporan pelaksanaan tugas pengurus dan pengawas yang akan dibahas dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

“Hal itu sesui dengan Permenkop No. 19 Tahun 2015 Tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan diwajibkan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Juni 2018, “ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM melalui Kabid Perizinan dan Kelembagaan Drs Suiswantoro, Selasa (12/12/17).

Dikatakan, bagi koperasi yang terlambat melaksanaka RAT sebanyak 1 kali, diberi surat teguran/peringatan tertulis dari pejabat yang berwewenang. Dan bagi koperasi yang terlambat melaksanakan RAT sebanyak 2 kali bertutut-turut diberi surat teguran /peringatan tertulis dan ditembuskan ke Seputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi UKM RI.

“Sedangkan bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT RAT minimal 2 kali atau lebih secara berturut-turut diberi peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwewenang, “jelasnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kebutuhan informasi legalitas Badan Hukum Koperasi serta untuk memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan usaha Koperasi secara terarah dan tepat sasaran, Kementrian Koperasi UKM RI sejak tahun 2015 telah meluncurkan program peberian Sertifikasi NIK dan Qr code.

“Untuk kebutuhan tersebut, pengurus koperasi dapat melakukan pengurusannya melalui petugs PPKL yang ada di kantor UPT Pemberdayaan Kopersi di setiap kecamatan, “jelas Suis lagi.

Dalam pada itu, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada Lampuran Huruf Q Nomor 1, yang berbunyi ;Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pembubaran Koperasi, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Untuk keperluan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang terkait Perubahan Biang Usaha, Pembagian dan Penggabungan Kementrian Koperasi UKM RI, telah memperluas fungsi dan Aplikasi SISMINBHKOP yang telah diresmikan 9 Mei 2017.

“Adapun proses pengajuannya Pengurus Koperasi dapa menghubungi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang telah terdaftar pada Kementrian Koperasi UKM RI, “paparnya lagi.

Terhadap perubahan susunan pengurus koperasi dan pengawas koperasi kata Suis, tidak termasuk dalam perubahan Anggaran Dasar, pelaporan perubahan susunan pengurus dan pengawas setelah didaftarkan/dilegeskan di Notaris cukup dilaporkan di dicatatkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!