2018: Pengurangan Belanja Tidak Langsung di Bengkalis Untuk Mensingkronkan APBD

Diterbitkan Tanggal: 30 / 11 / 17

Kategori: | BENGKALIS, OTONOMI, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Pengurangan belanja tidak langsung terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk semua golongan, juga dalam kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 2018, tujuannya untuk mengsinkronkan belanja langsung dengan belanja tidak langsung.

Demikian yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis Jondi Indra Bustian, terkait pengurangan TPP yang mencapai 35 persen serta rasionalisasi anggaran berupa pengurangan kegiatan di seluruh OPD.

“Hal ini dilakukan pengurangan, agar terwujud balancing (keseimbangan) dalam anggaran, dimana untuk belanja langsung sebesar 60 persen dan belanja tidak langsung 40 persen dari total nilai APBD, “terangnya, Kamis (30/11/18).

Sehingga lanjutnya, besaran belanja langsung dan tidak langsung tahun 2018, akan seimbang, dengan porsi keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan melalui belanja langsung sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Pada tahun 2017 maupun 2016 lalu antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung tidak singkron, karena belanja tidak langsung mencapai 50 persen lebih, sehingga untuk tahun 2018 harus dilakukan pemotongan TPP maupun kegiatan, “tambah Jondi.

Untuk tahun 2018, alokasi anggaran untuk belanja langsung melalui pengadaan barang dan jasa Rp 2,1 triliun lebih, sedangkan belanja tidak langsung Rp 1,4 triliun lebih. Untuk belanja langsung meliputi pembiayaan pengadaan barang dan jasa, termasuk pelaksanaan proyek dengan system Multiyears (MY) sebanyak tujuh paket kegiatan diluar jalan lingkar Duri-Sungai Pakning yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2017.

Dalam pembiayaan proyek MY, menelan anggaran yang lumayan besar, karena merupakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

Dari tujuh proyek MY yang akan mulai pelelangan, empat diantaranya merupakan pekerjaan lanjutan, seperti jalan lingkar Pulau Rupat, Jalan lingkar Duri Barat dan Duri Timur serta jalan lingkar Bukitbatu-Siak Kecil.

Tiga kegiatan MY yang baru adalah pembangunan jalan Lingkar Pulau Bengkalis sebanyak dua ruas atau dua kegiatan dan di tambah lagi pembangunan Duri Islamic Center.

Jadi pemotongan TPP tidak ada menyalahi aturan, karena porsi antara belanja langsung dan tidak langsung harus 60 : 40, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, “jelasnya lagi.

“Misalnya Kalau APBD Bengkalis mencapai Rp 5 miliar, tentu alokasi anggaran belanja tidak langsung mencapai Rp 2 triliun, seperti tahun sebelumnya, karena kondisi APBD harus balancing, sehingga dengan rasionalisasi ini, agar pelaksanaan pembangunan dalam keuangan tetap sehat, “pungkas Jondi.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!