Pemotongan TPP Pegawai di Bengkalis 2018, Dinilai Tabrak Perbup

Diterbitkan Tanggal: 24 / 11 / 17

Kategori: | BENGKALIS, OTONOMI, TODAY |

Ilustrasi

 

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Soal Pembahasan APBD Kabupaten Bengkalis 2018, masyarakat meminta untuk terbuka ke publik, karena bagaimanapun masyarakat tidak mau lagi APBD 2018 ini terjadi rasionalisasi anggaran lagi.

Demikian yang disampaikan Sekretaris BAK-LIPUN Wan M Sabri, bahwa sebagaimana diketahui, terjadinya kenaikan jumlah pada Nota APBD yang semula 3,2 Triliun menjadi 3,6 Triliun. diyakini bahwa kenaikan tersebut karena keberanian TAE (Tim Anggaran Eksekutif) memakai asumsi 100% dari Dana Perimbangan Daerah.

“Juga, persoalan anggaran belanja TPP yang disebut sebut dilakukan pemotongan sampai 30% pd 2018, membuat kekhawatiran ASN, dan saya melihat pemotongan ini tidak ada dasar hukumnya, karena sampai saat ini masih tetap berlaku Perbub lama yang ditanda tangani oleh Bupati Herlian Saleh saat itu, “ujarnya, Jum’at (24/11/17).

Seharusnya, tambah Wan, diterbitkan dahulu Perbub, baru dimasukkan anggarannya sesuai Perbub tersebut dalam PERDA APBD Bengkalis, karena semua anggaran pendapatan dan belanja pada Perda APBD itu, harus memiliki dasar hukum.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!