Wujudkan Pembangunan Kawasan Desa, Pemkab Rohil Terus Lakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan ADD

Diterbitkan Tanggal: 14 / 11 / 17

Kategori: | adv.Rohil |

Bupati Rohil, H. Suyatno saat berbincang-bincang dengan Asisten I Sekdakab Rohil, dan Kepala Dinas PMD Rohil terkait ADD

RIAUEXPRESS, ROKANHILIR – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah pusat terus bersenergi membangun Kawasan desa/ kepenghuluan melalui Anggaran Dana Desa, (ADD).

Dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) atau Anggaran Dana Kepenghuluan (ADK) itu, Bupati Kabupaten Rokan Hilir, H. Suyatno terus mengingatkan kepada seluruh komponen, termasuk para datuk penghulu agar memanfaatkan secara maksimal Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut.  Tata kelola dana yang terstruktur, Akuntabel dan belanja desa yang efektif dipastikan sangat menentukan percepatan pembangunan kawasan desa.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengelontarkan dana desa yang bersumber dari APBD Rokan Hilir sejak tahun 2015 dan tahun 2016, termasuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN.Penguncuran dana yang bersumber dari Kabupaten,provinsi dan Pemerintah Pusat tersebut  mencapai ratusan miliyar rupiah.

Bupati Rohil, H. Suyatno Memberikan Arahan Kepada Datuk Penghuka Terkait Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)

“Musyawarah dan saling bermufakatlah dalam merencanakan alokasi dana tersebut. Gunakan terlebih dahulu untuk kepentingan paling mendesak yang menyangkutb hajat hidup orang banyak. Bijak dalam memakai anggaranditambah dengan transparansi sangat dibutuhkan. Dibagian ini bersamaan juga menjadi kunci. Akan muncul rasa saling dilibatkan,saling memiliki, saling mengawasi, dan selanjutnya saling menjaga apa yang sudah diupayakan. Partisipasi yang terbangun dari awal sudah terbukti jauh lebih baik. Kulktur kita yang dibangun atas nilai-nilai luhur menempatkan musyawarah dan mufakatsebagai pemuka langkah. Bukan tidak mungkin dan yang kurang malah akan dibantu warga sendiri dengan saling bergotong royong. Demikianlah yang hendak kita tuju,” Kata Suyatno.

Menghindari persoalan hukum dalam penggunaan ADD, Bupati Rohil Suyatno merasa khwatir akan potensi salah urus. Dana yang diperuntukan buat membangun desa itu bisa terbalik menghadirkan jerat bagi para pengelola.

Para Datuk Penghulu Se Rohil diberi Pembekalan tata cara pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)

“Kita tidak menginginkan ada yang berurusan dengan hukum. Untuk menjaga hal buruk jangan sampai terjadi maka kita sudah melakukan upaya seperti meminta seluruh pihak termasuk Camat untuk pro aktif dalam memantau kegunaan ADD. Jangan sampai, misalnya ada kades yang diperiksa aparat penegak hukum. Di Daerah lain kasus seperti itu sudah terjadi. Karenanya, semua pihak, terutama para pengelola danyang da harus menyadari sendiri bahwa dana desa pada dasarnya merupakan uang rakyat  yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Karenanya buat menutup seluruh potensi yang berbahaya maka kita selalu meminta para kades jangan sesekali mengambil keputusan sendiri. Keputusan soal dana desa harus dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan pihak berkompenten lainnya. Langkah tersebut tidak hanya penting buat menjamin transparansi namun juga agar dana bisa tepat sasaran. Seluruh warga, berhak mengawasi dana desa tersebut. Jika ada pelanggaran, maka segera laporkan,  ”pinta Suyatno.

Alokasi dana desa yang efektif , tepat sasaran dan memenuhi semua unsur transparansi dipastikan akan melahirkan pembangunan yang partisipatif. Ia sangat berharap dana desa itu dapat membantu pembangunan di pedesaan menyusul turunnya besaran APBD akibat melorotnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Lebih jauh dikatakan oleh orang nomor satu di Rokan Hilir itu, Ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama peduli atas gerak pembangunan di kabupaten.

“Kita mengimpikan bahwa masyarakat berperan aktif termasuk disegi pengawasan sehingga potensi pembangunan berjalan maksimal. Jika tidak diawasi, misalnya, maka bisa saja oknum rekanan berkerja asal jadi, itu hanya satu contoh pentingnya partisipasi publik. Kita harus membangun keterikatan bersama bahwa pembangunan bukan bagaian pemerintahan saja namun lebih jauh menyisakan ruang untuk masuknya partisipasi publik. Bukankah upaya pembangunan ditujukan untuk publik?,”

Birokrasi pemerintahan belakangan ini juga ditandai dengan rencana Pemerintah Pusat mengeluarkan struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru. Seperti halnya dengan provinsi, Pemerintah Daerah Rokan Hilir mengurangi jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan kebutuhan daerah. Regulasi dari pemerintahan Pusat mengacu kebijakan.

Evaluasi kinerja dan sekaligus efisiansi juga melatari pemangkasan tujuh hingga delapan SKPD. Satuan kerja tersebut bergabung dengan SKPD yang memiliki koreksi. Istilah lainnya adalah peleburan sehingga ada dinas dengan nama baru. Para pegawai diminta untuk tidak khawatir seiring penyesuaian tersebut. [ADVETORIAL PEMKAB ROHIL]

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!