Kekisruhan Koperasi BBDM Tak Juga Tuntas, Bupati Diminta Segera Ambil Sikap

Diterbitkan Tanggal: 14 / 11 / 17

Kategori: | BENGKALIS, BUTUH PERHATIAN, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Bupati Bengkalis Amril Mukminin diminta untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Bengkalis, agar segera membuat keputusan mengenai kisruh di internal Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM) yang berkantor di Sei pakning.

Permintaan ini disampaikan Ketua KOMBS Wan M Sabri, bahwa dirinya mengaku sudah melihat dan membaca persoalan kekisruhan di internal Koperasi, yang tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut.

“Apalagi ini menyangkut masyarakat pemilik lahan yang bakal dijadikan anggota plasma, tentu akan berimplementasi pada keamanan dan kondusifitas wilayah kecamatan bukit batu dan sekitar, “ungkapnya, Selasa (14/11/17).

Ini pandangan Kadis Koperasi Bengkalis harus cepat ambil sikap soal kekisruhan di internal Koperasi tersebut.

1. Pada surat kementrian tentang pembubaran koperasi no. 114/kep/m.kukm.2/XII/2016 tanggal 22 desember 2016. Pd diktum 2 Yang telah mengamanatkan bahwa yang berhak mengajukan keberatan atas pembubaran koperasi adalah nama dan no badan hukum sebagaimana dimaksud dlm lampiran. Dimana koperasi BBDM masuk dalam urutan 72 dilampiran tsb. Artinya mengacu ke akta pendirian no 71/BHK/DISKOP/XII/2004.

2. Surat Dinas koperasi dan umkm bengkalis. No. 518/DISKOP-UMKM /2017/26 tentang rapat anggota tahunan. Tanggal 16 januari 2017 yang isinya memerintahkan koperasi bukit batu darul makmur segera melakukan rapat anggota atau rapat anggota luar biasa pasca dibubarkan oleh kementrian koperasi. Sebagaimana selalu diungkapkan oleh kafis kop bengkalis bahwa rapat luar biasa disayangkan terjafi pd saat dibubarkan. Padahal surat dinas sendiri yang menyerukan agar dilakukan RAT atau RAT luar biasa untuk menyanggah pembubaran tersebut.

3. Permen kop RI. No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015. Tentang kelembagaan koperasi. Pd pasal 1 ayat 6 yang bunyinya ; Pendiri adalah orang2 atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan. Hal ini jelas pendiri sebuah koperasi tidak bisa dihilangkan begitu saja tanpa ada hal2 dan harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

“Jadi, dengan berpatokan aturan diatas, maka seharusnya pihak Dinas segera mengambil sikap. Tapi karena terkesan ada kegamangan, maka kita minta pada Bupati untuk mengambil alih persoalan tersebut, agar tidak sampai berlarut-larut, “pinta Wan lagi.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!