Tanpa Ada Jaminan BPJS, 7 Karyawan PT. Berkat Karya Laris Ngadu ke Disnakertrans Bengkalis‎

Diterbitkan Tanggal: 09 / 11 / 17

Kategori: | Bengkalis, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Perseroan Terbatas (PT) Berkat Karya Laris (BKL) yang bergerak dibidang costumer goods diadukan 7 pekerjanya. Pengaduan secara resmi tujuh pekerja status kontrak itu diterima UPTD Disnakertran Bengkalis, Kamis (09/11/17).

Tujuh pekerja dibeberapa bidang diantaranya driver (supir), pergudangan, dan helper itu mengadukan soal Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tak sesuai standar baku, kemudian tidak dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita mengadukan soal UMK, kemudian keselamatan kami bekerja, yakni soal BPJS Ketenagakerjaan yang tidak kami miliki, maka dari itu saya minta agar Disnakertran mengambil langkah terkait nasib kami sebagai pekerja di PT. Berkat Karya Laris”, kata Abdul Azis mewakili salah seorang pekerja saat ditemui di kantor UPTD Disnakertran Bengkalis jelang siang tadi.

Ia berharap, Disnakertran bisa melakukan upaya untuk memikirkan nasib pekerja di PT. BKL, karena ini menjadi kekuatiran dan kenyamanan dalam bekerja. Kendati sampai hari ini status kontrak kerja di PT. BKL hanya berbentuk rekrutmen dan menerima gaji antara Rp 1.500.000 perbulan.

“Gaji kami memang setiap bulan diterima antara Rp 1.300.000 sampai Rp 1.500.000 dibawah UMK, dan sampai hari ini juga BPSJ Ketenagakerjaan kami tidak didapat”, tuturnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Disnakertran Bengkalis Rohani kepada mengatakan, pihaknya masih mempelajari pengaduan tersebut. Sebelumnya juga Disnakertran telah memanggil pihak manajemen PT. BKL yang langsung dihadiri pimpinan perusahaan yakni Herman Widjaja.

“Kita coba mediasi, dan kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian, dari pengaduan pekerja PT. BKL ini, kita juga sudah panggil dan pertemukan manajemen atau pimpinan perusahaan dengan pekerja. Jadi kita belum bisa putuskan kelanjutannya, karena masih dalam upaya mediasi, “terangnya.

Terpisah, manajemen PT. BKL Herman Widjaja melalui ponselnya mengatakan, masalah itu sudah diserahkan ke Disnakertran. Para pekerja yang mengadukan hal itu statusnya merupakan pekerja kontrak, ada yang kontrak kerja 1 tahun, 8 bulan dan 3 bulan.

Penjelasan ini sambung Herman, sudah disampaikan ke Disnakertran, bahkan manajemen siap memberikan data kontrak kerjanya ke Disnakertran. Pengaduan mereka (pekerja) soal gaji tak sesuai UMK, itu harusnya dibicarakan baik-baik.

“Karena selama ini diluar dari karyawan kontrak, PT. BKL juga memiliki karyawan tetap, dan semua gaji karyawan tetap sudah standar UMK, bahkan sudah memiliki BPJS Ketenagkerjaan, dan ada gajinya yang mencapai Rp 4 jutaan”, ungkapnya.

Status mereka (pekerja) yang mengadukan itu adalah pekerja kontrak atau outsourcing. Ada yang 1 tahun kontrak, 8 bulan, dan 3 bulan, artinya kita professional dan membantu membuka lapangan pekerjaan, dan tidak membeda-bedakan.

“Karena pekerja bagi saya adalah aset yang berharga, tapi harus ikut aturan, jangan bekerja sesuka hati, apalagi sudah tidak masuk kerja sejak masalah ini”, tambah Herman.

Disinggung soal upaya mediasi, Herman Widjaja mengaku, upaya mediasi ini sudah dilakukan oleh UPTD Disnakertran. Bahkan Disnakertran juga minta data kontrak kerja mereka, dan hal itu siap disampaikan ke Disnakertran.

“Mediasi itu kita serahkan ke Disnakertran, jika pun ingin putus kontrak kita siap putuskan kontrak kerja mereka, dan selama ini kami dari manajemen terbuka serta berkomunikasi baik dengan rekan media, serta Disnakertran, saya siap hadir kapan pun mau dipanggil”, tambahnya lagi. [*Red]

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!