Terhutang Pemerintah Pusat, Kegiatan Bengkalis 700 M 2017 ini, Terancam Tidak Bisa Dibayar

Diterbitkan Tanggal: 02 / 11 / 17

Kategori: | BENGKALIS, NUSANTARA, OTONOMI, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Kondisi keuangan di Bengkalis yang kini menjadi perbincangan hangat oleh sejumlah kalangan masyarakat, kini mulai terjawab. Meskipun pada hari Selasa (24/10/17) malam lalu, APBD-P 2017 sudah di sahkan.

Namun ternyata, informasi yang berkembang, pembayaran kegiatan di tahun 2017 ini, diprediksi sama nasibnya pada tahun 2016 lalu. Bahkan sebesar Rp 700 Milyar tidak dapat dibayarkan. Sehingga Pemkab. Bengkalis akan terhutang dalam kegiatan tahun ini.

Menurut keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis H Bustami HY, bahawa pihak Pemkab Bengkalis saat ini, sedang berupaya agar keuangan tetap normal, dan kegiatan dapat dibayarkan.

Namun begitu, lantaran persoalan Pemerintah Pusat masih berhutang pada Pemkab Bengkalis dari Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar kurang lebih Rp 700 miliar, mengakibatkan kegiatan tahun 2017 ini terancam tidak bisa dibayarkan.

“Kita hanya bisa harapkan hutang Pemerintah Pusat tahun lalu bisa segera dibayarkan, sehingga kita bisa maksimal kewajiban untuk menutupi kegiatan ditahun 2017 ini, “ungkapnya pada wartawan ketika dihubungi, Kamis (02/11/17).**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!