Soal Bengkalis Lagi Alami Kesulitan Keuangan, Ini Tanggapan Kata Jujur Bupati Amril

Diterbitkan Tanggal: 28 / 10 / 17

Kategori: | BENGKALIS, OTONOMI, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Seiring kondisi keuangan daerah saat sedang mengalami kesulitan, namun Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak akan memberhentikan ratusan honorer yang sudah bekerja di lingkup Pemerintahan.

Ketegasan ini, disampaikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin baru-baru ini, di Rumah Dinas Bupati Wisma Daerah Sri Mahkota jalan Antara, usai acara pelepasan peserta Kontingen Porprov Riau ke IX Bengkalis di Kampar.

“Meskipun keuangan kita lagi sulit, tenaga honorer tetap kita pekerjakan seperti biasa. Dan tidak akan ada yang diberhentikan, “ujarnya pada sejumlah wartawan.

Dia jelaskan, Soal gaji yang memang menjadi hak mereka (ASN/Honorer), akan diselesaikan secepatnya. Karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sudah disahkan.

“Dalam APBD Perubahan yang sudah sahkan oleh Dewan, yang didalamnya tidak ada anggaran proyek. Namun sebagian besar untuk jadi mereka, “tambah Amril.

Sebagaimana berita sebelumnya, bahwa Rapat Paripurna Pengesahaan APBD-P Kabupaten Bengkalis 2017, telah mengalami perubahan peningkatan anggaran.

Yakni, yang sebelumnya Rp. 3.701.262.514.3643,- menjadi Rp. 3.965.365.749.749, dengan peningkatan anggaran mencaapai Rp. 264.103.235.713.

Secara umum, dengan keuangan dalam kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, dalam kondisi mendekati titik kekosongan tersebut, berimbas peredaran keuangan semakin melemah.

Meskipun Kabupaten yang masuk katagori penghasil minyak bumi terbesar nomor 2 se Indonesia ini. Namun bagi ribuan ASN di Kabupaten Bengkalis, sudah hampir 2 bulan belum terima gaji pokok.

Ditambah lagi, seiring dengan keuangan yang tidak seimbang dengan kebutuhan daerah tersebut, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) khususnya untuk ASN, sudah melalui berbulan-bulan juga belum mereka terima.

Membuat beberapa kegiatan (program) yang sudah dibuat masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis digagalkan, karena masing-masing OPD harus melakukan rasionalisasi anggaran sekitar 20 persen.**Red.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!