Bagian 2: Pertaruhan Era Jokowi Dalam Proyek Infrastruktur, Mengejar Ketertinggalan

Diterbitkan Tanggal: 22 / 10 / 17

Kategori: | NUSANTARA, PRESIDEN, TODAY |

RIAUEXPRESS – Begitulah, derap pembangunan infrastuktur terus dilecut di era pemerintahan Jokowi. Jika menoleh ke belakang, ditempuhnya kebijakan ini cukup beralasan. Mengingat, para ekonom dan sejumlah lembaga telah lama menyuarakan bahwa infrastruktur yang kurang memadai menjadi salah satu penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

Sebuah laporan bertajuk “Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007” yang dilansir Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas infrastruktur Indonesia terus merosot pasca-krisis ekonomi 1998. Indonesia sesungguhnya pernah mengungguli Thailand, Taiwan, Tiongkok, dan Sri Lanka dalam Global Competitiveness Report’s 1996 tentang indeks mutu infrastruktur. Namun, sejak 2002, negara-negara ini telah melampaui Indonesia.

Survei Bank Dunia dalam hal efisiensi distribusi juga hanya menempatkan Indonesia pada peringkat 53, jauh tertinggal dari Thailand (35) dan Malaysia (25). Tak mengherankan, sebuah media Jepang, Nikkei, dalam artikelnya“Poor Infrastructure, Protectionism Threaten Indonesia’s Growth” yang dilansir menjelang Presiden SBY lengser pada 2014, ikut menyoroti buruknya infrastruktur Indonesia.

Di tulisan itu disebutkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh secara berkelanjutan di era SBY selama satu dekade. Namun, sayangnya tak diikuti dengan perbaikan prasarana infrastruktur, khususnya jaringan jalan, yang dibutuhkan untuk mempercepat laju roda ekonomi.

Bisa jadi, itu sebabnya pula sebuah survei yang dilakukan oleh Bappenas dan LPEM UI terhadap 200 perusahaan pada 2008, seperti dikutip Kontan, menyimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang tak memadai menjadi salah satu faktor utama penghambat investasi di Indonesia.

Berkaca pada kenyataan itu, Presiden Jokowi langsung tancap gas sejak tahun pertama kepemimpinannya. Realisasi belanja infrastruktur yang pada 2014 masih sebesar Rp 139 triliun, di tahun berikutnya langsung membengkak menjadi Rp 209 triliun atau naik 51 persen—di rencana anggaran bahkan naik 63 persen.

Angka ini terus membesar di tahun-tahun berikutnya. Pada 2017 dan 2018, bujet yang dianggarkan masing-masing mencapai Rp 387 triliun (2,83 persen terhadap Produk Domestik Bruto) dan Rp 409 triliun (2,75 persen). Pembengkakan anggaran infrastruktur ini yang kini menuai kritik, karena dinilai sebagian kalangan terlalu ambisius.

Bila dibandingkan dengan masa sebelum krisis 1997-1998, persentase itu sesungguhnya masih lebih kecil. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, anggaran infrastruktur di APBN, rata-rata sekitar 3 persen dari PDB.

Laporan Bank Dunia tentang Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007 juga menyebutkan bahwa peningkatan bujet infrastruktur dibutuhkan untuk menanggulangi kemunduran investasi masa lalu. Selain itu, diperlukan untuk mendanai proyek-proyek baru guna memenuhi permintaan yang kian besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk menutup kebutuhan itu, nilai total anggaran infrastruktur (baik dari APBN/D, BUMN dan swasta) diperkirakan perlu tambahan sekitar 2 persen dari PDB, atau US$ 6 miliar per tahun. Ini pun hanya untuk mencapai tingkat pertumbuhan seperti sebelum krisis.**Red.

Sumber: Katadata.co.id.

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!