MY Duri-Pakning Cair 15% Tanpa Konsultan, Penegak Hukum Diminta Lakukan Penyelidikan

Diterbitkan Tanggal: 05 / 09 / 17

Kategori: | BENGKALIS, BERITA HANGAT, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Sehubungan pekerjaan Proyek Multi Years (MY) jalan poros Sungai Pakning Kecamatan Bukitbatu tepatnya dari desa Temiang menuju kota Duri Kecamatan Mandau menelan anggaran Rp 498 miliar itu, kini telah memunculkan berbagai polemik dan kejanggalan.

Sebab, proyek MY yang masih proses tender konsultan pengawas tersebut (artinya belum ada Konsultan Pengawas-red) pada Bulan Ramadhan 1428 H kemarin, telah dicairkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) 15 persen, atau sekitar Rp. 75 Milyar, sebagai uang muka.

Terkait hal ini, Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, meminta pada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, terkait pencairan uang muka proyek MY tersebut, karena diduga telah terjadi unsur potensi korupsi.

“Memang, ini ada suatu hal yang sangat aneh, masa Konsultan Pengawas proyek MY Duri-Pakning belum ada Konsultan Pengawas, sudah dicairkan uang mukanya. Emang uang buat apa, karena jelas proyek belum bisa dikerjakan, apabila Konsultannya belum ada, “bebernya, Selasa (05/09/17).

Oleh Karena itu, dia meminta pada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan uang muka sekitar Rp. 75 Milyar dari proyek tersebut disalurkan kemana. Sebab dirinya merasa aneh, jika uang dicairkan untuk pelaksanaan proyek, tapi konsultannya masih dalam proses tender.

Sebelumnya, Reza Alfian ST menilai, proyek My Duri-Sungai Pakning dari aspek tekhnis konstruksi memunculkan banyak kejanggalan.  Karena sesuai pernyataan Plt Kadis Tajul Mudaris ST yang menyebutkan di media massa bahwa realisasinya sudah mencapai 6 persen.

Padahal teken kontrak baru dilakukan sebelum lebaran Idul Fitri tahun ini. Kemudian pencairan uang muka dari nilai kontrak Rp 498 miliar sebesar 15 persen, juga baru dilakukan pada19 juni 2017 pada PT. Citra Gading Asritama (CGA) mencapai Rp.75 miliar.

“Anehnya disini, apakah progres pekerjaan memang sudah mencapai 6 persen dari keseluruhan bobot yang ada, karena sampai sekarang proyek tersebut belum ada Konsultan Pengawas, karena masih dilakukan pelelangan, “bebernya.

Artinya, tambah Reza, apakah hitungan 6 persen tersebut hanya hitungan diatas kertas dari Dinas PUPR Bengkalis tanpa konsultan pengawas, atau hanya sebatas pernyataan untuk menjawab keraguan publik. [**Red]

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!