Wah!!! Ada Aktor Dibelakang Soal Penerimaan Honorer Di Sejumlah OPD Bengkalis?

Diterbitkan Tanggal: 26 / 04 / 17

Kategori: | BENGKALIS, BERITA HANGAT, BUTUH PERHATIAN, TODAY |

RIAUEXPRESS, BENGKALIS – Mencuatnya informasi adanya penerimaan tenaga honorer di sejumlah Organisasi Pemerintah Daerash (OPD) dinilai karena ada yang memasukan atau bermain dengan menggunakan koneksi atau kekuatan tertentu.

Pemerhati masalah pembangunan dan kebijakan public di Bengkalis Yovizar SH menduga, ada orang-orang kuat dan berpengaruh yang melakukan hal tersebut ke OPD-OPD tertentu untuk melakukan penerimaan tenaga honorer, meski tidak melalui jalur resmi. Akibatnya, OPD tidak dapat berbuat banyak karena intervensi tersebut.

“Mengenai adanya dugaan penerimaan honorer di beberapa OPD, kan jalurnya tidak resmi. Kalau tidak resmi tentu ada pihak-pihak tertentu yang melakukannya, atau memang kepala OPD bersangkutan yang melakukan penerimaan diluar system,” ungkap Yovizar, Rabu (26/04/17) memberi kesimpulan.

Menurutnya, penerimaan tenaga honorer seharusnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, karena saat ini kondisi APBD Bengkalis tengah sekarat dan terancam dirasionalisasi tahun 2017 ini. Apalagi kalau penerimaan tenaga honorer itu dilakukan oknum tertentu, tentu saja ini akan menjadi masalah, siapa yang akan membayar uang honor mereka.

Disamping itu kata Yovizar, bupati Bengkalis Amril Mukhminin sendiri awal tahun sudah mengingatkan OPD untuk tidak melakukan penerimaan tenaga honorer, karena ada OPD yang dibubarkan dan tenaga honor yang sudah ada didistribusikan ke OPD yang baru terbentuk atau OPD yang masih kekurangan tenaga staf.

“Ini diduga permainan kelompok tertentu, memanfaatkan situsi dan pengaruh memaksakan tenaga honorer ke OPD tertentu. Hal itu harus dicegah, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Sekretaris Daerah harus bertindak, karena penerimaan tenaga honorer harusnya dilakukan secara legal dan terbuka,” ujarnya mengingatkan.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Addihan SH juga mengingatkan “OPD untuk tidak sembarangan menerima tenaga honorer, karena selain membebani keuangan daerah, juga harus dilakukan secara prosedural. Namun bagi OPD yang memang kekurangan staf, bisa melakukan rekrutmen, tapi tidak main belakang”. (**bp)

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!