Putusan BPSK Kota Pekanbaru Harus di Eksekusi, karena PLN Tidak Mengajukan Keberatan

Diterbitkan Tanggal: 24 / 11 / 16

Kategori: | Pekanbaru |

RIAUEXPRESS.COM, PEKANBARU – Amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dengan Nomor:048/BPSK/PKR-SEKT/IX/2016 tanggal 20 Oktober 2016, telah memenangkan gugatan konsumen atas nama Piter Wongso, sebagai berikut :

pln-wongso

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan tagihan sebesar Rp.110.483.334,- (Seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) adalah tidak sah demi hukum.
  3. Membebaskan Pemohon dari biaya tagihan sebesar Rp.110.483.334,- (Seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
  4. Menghukum Termohon untuk memasang kembali aliran listrik dan serta Kwh listrik yang dicabut seperti semula.
  5. Menghukum Termohon PT.PLN (Persero) Rayon Kota untuk membayar kerugian konsumen atas biaya yang telah dikeluarkannya untuk biaya jasa Advokat sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
  6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.0,- (Nol) rupiah.

Untuk itu jika ada para pihak yang keberatan terhadap Putusan BPSK ini, maka telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2006 tentang tatacara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Mahkamah Agung Republik Indonesia. Anehnya  PT. PLN (Persero)  Area Pekanbaru Rayon Kota Barat tidak mengajukan keberatan melainkan gugatan, hal ini tertuang pada surat yang mereka tujukan Pengadilan Negeri Kls IA Pekanbaru dengan perihal : Gugatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor : 048/Pts/BPSK/IX/2016. Dihalaman depan surat PLN ini ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kls IA Pekanbaru, namun pada halaman 13 pada surat gugatan ini PLN malah mohon kepada ketua pengadilan Negeri Tangerang.

Pada sidang pertama kasus ini yaitu Senin tanggal 21 Nopember 2016, Pihak yang mewakili PT.PLN (Persero)  Area Pekanbaru Rayon Kota Barat adalah Rio, Imelda, Farah dan Irsad Harahap. Hakim Ketua Sorta Ria Neva,SH,MH setelah menerima surat gugatan dari PLN, kemudian bertanya apakah masih ada perubahan? dengan cepat Pihak yang mewakili PLN ini mengatakan ada kesalahan ketik dan merubah kata-kata Pengadilan Negeri Tangerang ini.

Selanjutnya kepada Piter Wongso diminta untuk menjawab surat gugatan itu, tak lama kemudian Piter Wongso menyerahkan jawaban dari gugatan PLN, namun sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2006 tentang tatacara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka diberilah surat jawaban atas keberatan PT. PLN (Persero)  Area Pekanbaru Rayon Kota Barat, walaupun yang dibuat PLN ini telah salah bukan keberatan tapi gugatan.

Terpisah menurut Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Ferry M Akhmad,SE mengatakan bahwa “Jika PT. PLN (Persero)  Area Pekanbaru Rayon Kota Barat tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja,  maka Putusan Kota Pekanbaru dengan Nomor:048/BPSK/PKR-SEKT/IX/2016 tanggal 20 Oktober 2016 telah inkrah dan putusan ini harus dieksekusi, hal ini sesuai dengan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 56 : Ayat (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Ayat (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.” Jelas Ketua Perlindungan Konsumen Ferry M.

[MEG 11]

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!