PLN Ajukan Keberatan Ke PN Pekanbaru Atas Putusan BPSK Pekanbaru

Diterbitkan Tanggal: 21 / 11 / 16

Kategori: | Pekanbaru |

Foto: Fery

Foto: Fery

RIAUEXPRESS.COM, PEKANBARU – PT. PLN (Persero)  Area Pekanbaru Rayon Kota Barat Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru yang telah memenangkan gugatan konsumen atas nama Piter Wongso. Pengajuan keberatan ini oleh PLN ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kls IA Pekanbaru dan akan dimulai sidang pertama pada hari ini Senin (21/11/2016).

Keberatan PLN terhadap Amar putusan BPSK dengan Nomor:048/BPSK/PKR-SEKT/IX/2016 adalah sebagai berikut :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan tagihan sebesar Rp.110.483.334,- (Seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) adalah tidak sah demi hukum.
  3. Membebaskan Pemohon dari biaya tagihan sebesar Rp.110.483.334,- (Seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
  4. Menghukum Termohon untuk memasang kembali aliran listrik dan serta Kwh listrik yang dicabut seperti semula.
  5. Menghukum Termohon PT.PLN (Persero) Rayon Kota untuk membayar kerugian konsumen atas biaya yang telah dikeluarkannya untuk biaya jasa Advokat sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
  6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.0,- (Nol) rupiah.

Sedangkan mengenai pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK diatur dalam BAB III Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang “Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK”, yaitu :

Ayat (3) keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

  1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
  2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ayat (4) dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.

Ayat (6) dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Ayat (7) Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan.

Terpisah menurut Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Ferry M Akhmad,SE mengatakan akan mengawal kasus ini hingga selesai.

“Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai, jangan sampai konsumen dirugikan”. Katanya.

Menurut Ferry lagi, bahwa PLN tidak berhak mengajukan keberatan karena tidak pernah hadir dalam persidangan BPSK Kota Pekanbaru. [MEG 11]

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!