Badan Lingkungan Hidup Bengkalis adakan Pertemuan Dengan 7 Pemilik PKS di Mandau Pinggir Terkait Izin Operasi dan Limbah

Diterbitkan Tanggal: 27 / 10 / 16

Kategori: | MANDAU & PINGGIR |

RIAUEXPRESS.COM, MANDAU: Badan Lingkuangan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Kamis (27/10/16) melakukan pertemuan tertutup dengan Tujuh Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS ) Mandau Pinggir sekitar pukul 09.30 Wib. Pertemuan dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Duri terkait masalah Izin operasi & limbah.

kablhbksPantauan Media Express Group RiauExpress.com, pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil Mandau, Camat Mandau Djoko Edi Imhar S. Sos. M.Si, Camat Pinggir Fahrizal dan beberapa manager perusahaan Pabrik Kalapa Sawit (PKS).
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis, H. Arman AA, SE menyampaikan di hadapan awak media RiauExpress.com terkait masalah pertemuan ini, menurut Arman pertemuan hal yang biasa dilakukan, “Ini tugasnya Komisi II. Dihadiri juga wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Kaderismanto, memang ini rapatnya tertutup”.

“Menyangkut pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada perusahaan, pertemuan ini membahas tidaklanjut dari hasil pertemuan beberapa yang lalu, khusus lingkungan perusahaan tersebut, kita mengundang DPRD komisi II lengkap Ketua dan Wakinya, dan kita undang tujuh PKS yang ada di Kecamatan Mandau dan Pinggir, SKPD perijinan BPM2T Bengkalis, dan SKPD Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bengkalis, Camat mandau dan Camat pinggir”.

Arman menambahakan, “Ini dalam rangka pengawasan, mana yang sudah ada izin dan mana yang belum. Masalah limbah juga di tanya, dan mungkin saja nanti akan ditindak lanjuti di DPRD, inti pertemuan ini adalah pengawasan, terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang sudah ada izin dan yang belum “.

“Intinya kita membina , peduli dengan masyarakat sekitar. Contonya limbah yang tanpa di sengaja keluar keparit, tentunya kita tegur, kemungkinan akibat dari hujan lebat dan limbah tidak tertampung ” sebut Arman”.  Ini masih dalam tahap membina, seandainya dalam pembinaan tidak juga di lakukan akan himbuanan, kita ikuti saja aturan mainnya. Yang namanya sanksi administarasi harus dijalankan, jika tidak di ikuti oleh perusahaan (PKS) dan tanpa persetujuan dan ditanda tangani oleh Bupati, izinya akan di cabut dan akan ditutup. Saya berbicara atas lingkungan.

“Tujuh perusahaan yang hadir dalam pertemuan ini PT. SAS, PT. ISA, PT. MAS, PT. Murini Wut, PT. Murini SAM SAM, PT. ADIE, dan PT. PAA, itulah yang kita undang dalam pertemuan ini”,  tutup Arman.

Ketua DPRD Komisi II Kabupaten Bengkalis dalam pertemuan ini Syharial, ST menanggapi “Apa yang di sampaikan perusahaan, itu setandarisasi mereka sendiri (perusahaan PKS-red) bukan standar nasional” sebut Syhrial.  Kedepan Komisi II sudah mengajukan Perda inisiatif untuk menata persoalan Corporate Social Responsibility (CSR), selagi  tidak bertentangan dengan perundangan terkait ekonomi, pendidikan, keagamaan. Kita tata ini, apa yang harus didahulukakan, manfaat CSR tadi, persoalan jalan lingkungan sekitaran PKS itu ” menurutnya.

“Bantuan anak yatim bantuan itu sampai di mana, semua PKS ini kan tidak semua punya perkebunan, belum lagi persoalan limbah yang mencemari lingkungan masyarakat, DPRD minta pengawasan ini jarak rentangnya jangan terlalau lama”. Pinta DPRD komisi II Kabupaten Bengkalis, Syhrial, ST. [MEG 1]

Laporan: Sutarno

Editor: Mislam

         

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!